| Memutuskan berdasar Anggapan = Diskriminasi? |
| Friday, 07 November 2008 | |
 Dalam dunia politik Indonesia saat ini, prinsip demokrasi telah meluaskan berbagai tindakan yang dipersepsikan sebagai kebebasan. Harapan memberikan keleluasaan berpendapat, salah satunya berdasar pada anggapan akan bisa memberikan kesempatan lebih banyak pada keikutsertaan dalam lingkungan demokratis. Saat memberikan peran penentuan peluang seseorang menjadi legislator atau pimpinan dan eksekutif kewilayahan, tentu saja beralaskan pada hal tersebut. Memilih seseorang berpeluang menjabat atau tidak, tidaklah semudah memilih warna baju atau jenis masakan yang hendak dimakan. Dan tindakan memilih ini akan tercatat sebagai sejarah, akankah keliru memilih seseorang yang tepat, atau malah merasa beruntung telah melakukan sesuatu yang kurang diketahui. Memilih seseorang yang berperan dengan kekuasaan yang lebih besar, tentu sangat bergantung pada berbagai anggapan(= stereotipe) yang dianut oleh seseorang dan lingkungannya. Bisakah memilih seseorang yang hanya mengerti politik atau yang lain yang hanya paham birokrasi pemerintahan ? Itu salah satu pertanyaan karena stereotipe yang berkembang pada kalangan profesional. Yang lain adalah bisakah memilih seorang wanita muda dibanding seorang pria yang telah berumur ? Stereotipe adalah sebuah bentuk jalan pintas mental dan anggapan yang sangat tergesa-gesa tentang sebuah keadaan yang tampak. Stereotipe dapat berlanjut sebagai pendapat kebanyakan orang di sebuah lingkungan, yang dianggap sebagai kebenaran. Berapa banyak orang yang kemudian membawa sikap stereotipe ini ke dalam dunia kerja, tanpa mempertimbangkan sikap obyektif yang didukung data yang cukup maka akan dapat memojokkan sebuah keputusan menjadi bias dan tidak rasional. Telah banyak produk hukum yang dilansir agar tidak terjadi kekeliruan pengambilan keputusan atau tindakan, karena ditujukan sebagai penghindaran sikap diskriminatif. Dan alangkah menyenangkan bila semua tindakan dapat didasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis, karena adanya jaminan penegakan dan tidak diskriminatif. Lebih jauh, adanya aturan hukum akan dapat juga mengenali dengan mudah tindakan-tindakan yang menjurus diskriminasi tidak sah. Di samping itu, adanya aturan hukum akan dapat melandasi tindakan obyektif dan rasional yang nyaman, dan dapat dijelaskan dengan bertanggungjawab. Sebagai contoh, aturan keleluasan hari dan waktu kerja bagi pegawai wanita yang sedang hamil. Di banyak negara, sebelum ada aturan hukum yang menjamin keleluasaan bagi pegawai wanita hamil, perlakuan tidak adil dan mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak pada pegawai wanita hamil. Sayangnya, pembandingan pencatatan departemen tenaga kerja AS, tahun 1995 dan tahun 2007 di Amerika menunjukkan hal sebaliknya, yang memburuk sebesar 65%, walau angka kematian setelah lahir secara nasional menurun. Ini adalah ujian berat bagi para aktifis jender, untuk memerangi stereotipe yang keliru. Untuk kaum pekerja, buruh atau para karyawan, alasan bekerja hanyalah karena ekonomi semata. Karena itu peran ekonominya pun kecil, termasuk didalamnya juga peran terhadap pajak. Maka tindakan pendidikan yang mencerdaskan adalah sangat perlu, agar terhindarkan dari stereotipe yang merugikan. Dan hal itu juga memerlukan keputusan politik yang lincah dan jeli, bukan sekadar jual-beli komitmen dan loyalitas semata. Ataukah tetap saja berketetapan memberikan situasi pembelajaran semata dan membiarkan stereotipe berkembang liar entah arahnya kemana, sehingga tindak diskriminatif selalu ada di mana-mana tanpa bisa ditanggulangi ? Sudah saatnya, hukum bukanlah digunakan sebagai aturan kemasyarakatan yang wajib dipatuhi, tetapi sebagai upaya pemberian kesempatan yang adil dan berdasar prinsip moral berKetuhanan, yang dapat diikuti dengan sukarela karena rasional. |
| < Sebelum | Berikut > |
|---|
